Anggota Komisi VIII DPR RI,  Maman Imanul Haq menilai Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3KB) Kalimantan Barat khususnya dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kreatif namun tidak efektif.

 

"Kita melihat program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang anggarannya sangat sedikit ternyata mereka sangat kreatif. Membuat berbagai macam program. Tapi itu semua tidak akan efektif karena keterbatasan anggaran, keterbatasan struktur, dan SDM ( sumber daya manusia),"ujar Maman saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII ke Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3KB) Kalimantan Barat, Kamis (17/11).

 

Oleh karena itu Politisi dari Fraksi PKB ini merekomendasikan agar Kementerian yang menjadi mitra kerjanya di Komisi VIII ini dapat melakukan skala prioritas. Menginventarisir program- program prioritas yang  benar-benar menyentuh persoalan yang ada. Tidak hanya sekedar banyak program.

 

"Membuat program yang sesuai dengan akar persoalan. Sehingga dapat menyelesaikan masalah. Dibanding banyak program tapi tidak dapat dijakankan karena keterbatasan-keterbatasan tadi.  Sehingga apa yang menjadi persoalan malah tidak tersentuh. Jadi istilahnya disini money follow program atau program yang mengikuti anggaran,"pungkasnya.

 

Hal senada juga diungkapkan anggota komisi VIII Dapil Kalimantan Barat, Zul Fadhli yang mengapresiasi program yang disusun Kemen PP &PA terutama BP3KB Kalbar. Serta berbagai regulasi yang telah dikeluarkan peraturan daerah oleh Pemprov Kalbar. Sayangnya hal tersebut tidak dapat dijalankan seutuhnya karena keterbatasan anggaran dan keterbatasan lainnya.

 

Oleh karenanya Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini mendorong agar BP3KB Kalbar dapat ditingkatkan menjadi dinas Sehingga memiliki anggaran sendiri yang lebih banyak. Dengan begitu tujuan dan misi pemberdayaan perempuan perlindungan anak dapat terwujud dengan baik. (Ayu)